Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu ciri sistem demokrasi adalah adanya keterbukaan akses dan ruang dialog serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk mewujudkan program pemerintahan yang berorientasikan kepada kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi politik kelompok rentan dan minoritas masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi, kurangnya akses informasi, dan keterbatasan sumber daya.
Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan dan minoritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.
A. Kelompok Rentan di Sumatera Utara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kelompok rentan yang berhak berpartisipasi dalam pemilu meliputi:
* Perempuan
* Penyandang disabilitas
* Anak
* Orang lanjut usia
* Peserta pemilu di luar negeri
Di Provinsi Sumatera Utara, kelompok rentan yang memiliki potensi partisipasi politik tinggi meliputi:
* Perempuan
* Penyandang disabilitas
* Anak
B. Tantangan Pemilu Inklusif di Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkan pemilu inklusif di Sumatera Utara, yaitu:
- Aksesibilitas.
Aksesibilitas menjadi tantangan utama bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini terlihat dari masih banyaknya TPS yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, baik dari segi fisik maupun informasi.
- Informasi
Informasi tentang tahapan pemilu masih kurang tersedia dalam format yang mudah diakses oleh kelompok rentan. Hal ini menyebabkan kelompok rentan kesulitan untuk memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu.
- Diskriminasi
Diskriminasi masih menjadi hambatan bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini terlihat dari masih adanya stigma dan prasangka negatif terhadap kelompok rentan.
C. Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Kelompok Rentan
Untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan dalam Pemilu 2024, diperlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.
1. Upaya Pemerintah
Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan melalui berbagai upaya, antara lain:
a. Meningkatkan aksesibilitas
Pemerintah dapat membangun TPS yang ramah terhadap penyandang disabilitas, baik dari segi fisik maupun informasi.
b. Meningkatkan ketersediaan informasi
Pemerintah dapat menyediakan informasi tentang tahapan pemilu dalam format yang mudah diakses oleh kelompok rentan, seperti dalam bahasa isyarat dan bahasa braille.
c. Melawan diskriminasi
Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan kampanye untuk melawan diskriminasi terhadap kelompok rentan.
2. Upaya Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara pemilu dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan melalui berbagai upaya, antara lain:
a. Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilu
Penyelenggara pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu kepada kelompok rentan secara intensif dan berkelanjutan.
b. Memberikan dukungan teknis
Penyelenggara pemilu dapat memberikan dukungan teknis kepada kelompok rentan, seperti menyediakan interpreter bahasa isyarat dan alat bantu bagi penyandang disabilitas lainnya.
3. Upaya Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan melalui berbagai upaya, antara lain:
a. Melakukan advokasi
Masyarakat sipil dapat melakukan advokasi kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan.
b. Melakukan pendampingan
Masyarakat sipil dapat melakukan pendampingan kepada kelompok rentan dalam memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu.
Dengan adanya upaya-upaya konkret dari berbagai pihak, diharapkan partisipasi politik kelompok rentan dalam Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara dapat meningkat dan lebih inklusif.Kelompok Rentan Serta Tantangan Pemilu Inklusif 2024 di Propinsi Sumatera Utara.
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu ciri sistem demokrasi adalah adanya keterbukaan akses dan ruang dialog serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk mewujudkan program pemerintahan yang berorientasikan kepada kebutuhan masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, partisipasi politik kelompok rentan dan minoritas masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi, kurangnya akses informasi, dan keterbatasan sumber daya.
Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan dan minoritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.
A. Kelompok Rentan di Sumatera Utara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kelompok rentan yang berhak berpartisipasi dalam pemilu meliputi:
* Perempuan
* Penyandang disabilitas
* Anak
* Orang lanjut usia
* Peserta pemilu di luar negeri
Di Provinsi Sumatera Utara, kelompok rentan yang memiliki potensi partisipasi politik tinggi meliputi:
* Perempuan
* Penyandang disabilitas
* Anak
B. Tantangan Pemilu Inklusif di Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkan pemilu inklusif di Sumatera Utara, yaitu:
1. Aksesibilitas
Aksesibilitas menjadi tantangan utama bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini terlihat dari masih banyaknya TPS yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, baik dari segi fisik maupun informasi.
2. Informasi
Informasi tentang tahapan pemilu masih kurang tersedia dalam format yang mudah diakses oleh kelompok rentan. Hal ini menyebabkan kelompok rentan kesulitan untuk memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu.
3.Diskriminasi
Diskriminasi masih menjadi hambatan bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini terlihat dari masih adanya stigma dan prasangka negatif terhadap kelompok rentan.
C. Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Kelompok Rentan
Untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan dalam Pemilu 2024, diperlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.
1. Upaya Pemerintah
Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan melalui berbagai upaya, antara lain:
a. Meningkatkan aksesibilitas
Pemerintah dapat membangun TPS yang ramah terhadap penyandang disabilitas, baik dari segi fisik maupun informasi.
b. Meningkatkan ketersediaan informasi
Pemerintah dapat menyediakan informasi tentang tahapan pemilu dalam format yang mudah diakses oleh kelompok rentan, seperti dalam bahasa isyarat dan bahasa braille.
c. Melawan diskriminasi
Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan kampanye untuk melawan diskriminasi terhadap kelompok rentan.
2. Upaya Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara pemilu dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan melalui berbagai upaya, antara lain:
a. Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilu
Penyelenggara pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu kepada kelompok rentan secara intensif dan berkelanjutan.
b. Memberikan dukungan teknis
Penyelenggara pemilu dapat memberikan dukungan teknis kepada kelompok rentan, seperti menyediakan interpreter bahasa isyarat dan alat bantu bagi penyandang disabilitas lainnya.
3. Upaya Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan melalui berbagai upaya, antara lain:
a. Melakukan advokasi
Masyarakat sipil dapat melakukan advokasi kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan.
b. Melakukan pendampingan
Masyarakat sipil dapat melakukan pendampingan kepada kelompok rentan dalam memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu.
Dengan adanya upaya-upaya konkret dari berbagai pihak, diharapkan partisipasi politik kelompok rentan dalam Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara dapat meningkat dan lebih inklusif.
Arfad Esos 